Sumsel – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengevaluasi perkembangan penanganan sekaligus memperkuat langkah pencegahan di kedua wilayah.
Di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Presiden Prabowo mengapresiasi penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta seluruh unsur terkait. “Saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Saya kira ini sesuatu yang baik mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus,” ucap Presiden.
Selanjutnya di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Presiden menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta kecepatan dalam merespons setiap titik panas agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dari Palembang, Presiden juga memantau perkembangan penanganan karhutla di Jambi dan Lampung melalui konferensi video.
Presiden juga menyampaikan pemerintah pusat akan melibatkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk membantu sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla. “Jadi kami di pusat, terutama TNI, juga Polri, menyiapkan seribu perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi. Nanti dibagi bersama dengan semua petugas, pejabat yang ada di sini. Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara, hutan itu adalah sumber kehidupan kita,” ujar Kepala Negara.
Berita Terkait
TNI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla, melalui pengerahan personel dan sarana pendukung serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, dan seluruh unsur terkait guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
