Dispen Kormar, TNI Angkatan Laut (Jakarta).* Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., menghadiri Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Forum Bakohumas tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) serta Disrupsi Informasi”. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, serta meningkatkan kesiapan humas pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam sambutannya, menegaskan bahwa medan pertempuran di era modern tidak lagi hanya berlangsung di darat, laut, dan udara. Ruang digital kini telah berkembang menjadi medan strategis yang mampu membentuk opini publik, memengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan turut menentukan karakter sebuah bangsa.
Menko Polkam mengibaratkan ruang digital sebagai *“Padang Kurusetra”*, sebuah medan pertempuran besar yang menentukan pihak mana yang mampu memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh elemen bangsa, khususnya insan humas pemerintah, untuk mampu mengelola informasi secara cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Berita Terkait
“Di era digital, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, kemampuan menyampaikan informasi yang benar dan terpercaya menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik,” demikian penekanan dalam forum tersebut.
Forum Bakohumas juga menjadi momentum untuk memperkuat peran humas pemerintah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas tidak hanya dituntut mampu memberikan klarifikasi terhadap informasi yang keliru, tetapi juga harus aktif menghadirkan informasi yang edukatif, faktual, dan mudah dipahami masyarakat.
Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan komunikasi publik semakin efektif dalam menangkal disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya bersama dalam menciptakan ruang informasi yang sehat, mencerdaskan, dan mampu memperkuat persatuan bangsa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
