TNI AL-Kodaeral IX, Ambon . Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 TNI Angkatan Laut Tahun 2026, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Pelatihan Hukum Laut serta Hukum Humaniter bagi prajurit Kodaeral IX pada Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Aktieva, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Unair Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., serta Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H.
Prof. Dr. Aktieva membawakan materi mengenai pemberlakuan hukum internasional di suatu negara serta kewajiban penerapan San Remo Manual dalam konflik bersenjata di laut. Sementara itu, Dr. Enny Narwati membahas Hukum Humaniter Internasional (HHI), sedangkan Kadiskum Kodaeral IX menyampaikan materi terkait Hukum Laut.
Sebelum FGD dan pelatihan dimulai, Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima Courtesy Call (CC) Prof. Dr. Aktieva di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Berita Terkait
Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Kodaeral IX dan civitas akademika, khususnya dalam bidang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas TNI AL dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional di laut.
Dankodaeral IX menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerja sama dengan kalangan akademisi dapat terus dikembangkan, terutama dalam meningkatkan wawasan serta kapasitas prajurit terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam pelatihan, para prajurit mendapatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum laut dan hukum humaniter yang relevan dengan tugas TNI AL.
Materi tersebut menekankan pentingnya setiap tindakan prajurit dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, tetap profesional, terukur, serta menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
Kegiatan juga berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.
Para prajurit berkesempatan membahas berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi dalam pelaksanaan tugas sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari para narasumber.
Dankodaeral IX menegaskan bahwa pemahaman hukum merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit yang profesional, modern, responsif, dan adaptif.
Kemampuan operasional harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap landasan hukum, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara tegas, tepat, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan keamanan maritim.
Penguatan wawasan hukum diharapkan semakin mendukung profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kepentingan nasional di wilayah laut Indonesia, khususnya wilayah kerja Kodaeral IX.
Kegiatan diikuti dengan antusias oleh prajurit Kodaeral IX dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan prajurit TNI AL yang profesional, berintegritas, taat hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. (@Dispen Kodaeral IX).
