Trenggalek – Kehadiran TNI di tengah masyarakat desa kembali terlihat dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai aparat teritorial, TNI terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal berbagai program kerja desa binaan di wilayah satuan Koramil. Keterlibatan ini menjadi bagian penting dari sinergi antara unsur pertahanan negara dengan pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Babinsa Desa Dongko, Serka Sahroni, anggota Koramil 0806-13/Dongko, dalam kegiatan musyawarah desa yang membahas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 serta perencanaan kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Lancar. Kegiatan yang digelar di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Jumat (13/2/2026) itu dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga unsur lembaga desa.
Musyawarah desa menjadi forum strategis dalam menentukan arah pembangunan sekaligus sarana evaluasi penggunaan anggaran desa. Dalam forum tersebut, seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap jalannya pemerintahan desa. Kehadiran Babinsa tidak hanya bersifat simbolis, namun juga menjadi bentuk penguatan stabilitas sosial dan keamanan selama proses musyawarah berlangsung.
Serka Sahroni menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Berita Terkait
“Sebagai Babinsa, kami selalu siap mendukung kegiatan pemerintahan desa, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,” ujarnya.
Keberadaan TNI melalui Babinsa di tingkat desa selama ini dinilai mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi yang terbangun menciptakan iklim pembangunan yang lebih inklusif, di mana setiap keputusan dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan humanis yang diterapkan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat rasa kebersamaan antarwarga.
Dengan keterlibatan aktif aparat teritorial dalam forum-forum strategis desa, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan TNI menjadi energi tambahan bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan BUMDes yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
