OKEBUNG|
Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi bersama para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (05/03/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan para ulama untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global dan upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memaparkan secara langsung alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian dari dalam forum tersebut. Langkah tersebut, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solution two-state.
Berita Terkait
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi pegangan utama Indonesia.
“Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia bahkan menilai bahwa forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Menurut Yahya, meskipun forum tersebut masih dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang besar bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelasnya.
Sumber: BPMI Setpres/cakra
