MAGELANG|
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang pada Sabtu (18/4). Kehadiran Kepala BGN menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemenuhan gizi nasional dengan peran strategis pimpinan legislatif di daerah.
Dalam paparannya, Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan respons terhadap tantangan demografi Indonesia yang terus tumbuh sebesar tiga juta jiwa per tahun. Program ini difokuskan pada intervensi 1.000 hari pertama kehidupan untuk optimalisasi kecerdasan, serta pada anak usia 8 hingga 18 tahun untuk memastikan pertumbuhan fisik yang maksimal.
“Kita harapkan dengan program ini, stuntingnya bisa dicegah. Karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78, kita dengan harapan dengan adanya program ini nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan, yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif, itu sudah tidak stunting lagi. Dan kemudian tinggi badannya bisa naik karena kita intervensi dari sekarang,” ujar Prof. Dadan Hindayana.
Ia mencontohkan Jepang yang telah sukses meningkatkan tinggi badan rata-rata penduduknya hingga 11 cm melalui program serupa yang dijalankan secara konsisten.
Berita Terkait
Dadan menyebut bahwa anak yang tumbuh dengan kondisi sehat cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi saat memasuki usia produktif. Tingkat kesejahteraan yang baik pada masa produktif tersebut nantinya turut berkontribusi pada kualitas kehidupan generasi berikutnya yang lebih baik.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG memiliki cakupan luas yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun. Hal ini krusial, mengingat data menunjukkan 60% anak Indonesia masih jarang mengonsumsi susu dan belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang.
Selain dampak kesehatan, Dadan menilai program ini telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan anggaran sebesar Rp60 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, telah berdiri 27.000 Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) yang memberdayakan potensi ekonomi lokal, seperti peningkatan harga komoditas jeruk di Jember dari Rp4.000 menjadi Rp14.000 akibat tingginya serapan program.
“(Program MBG) ini tidak hanya mengintervensi pemenuhan gizi, tapi juga menggerakkan roda ekonomi,” tambahnya. Keberhasilan program ini diharapkan dapat bersinergi dengan sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan ekosistem hidup sehat bagi anak muda Indonesia.
Melalui KPPD yang berlangsung selama 15–19 April 2026 ini, Lemhannas RI berharap para Ketua DPRD dapat memberikan dukungan penuh, khususnya dalam memastikan keberlanjutan operasional SPPG di daerah masing-masing guna memperkuat ketahanan nasional melalui kualitas sumber daya manusia.(newsmediaindonesia)
Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI
