JAKARTA, tniad.mil.id — TNI Angkatan Darat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah terpadu dan mitigasi dampak kemarau panjang melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta para Dandim jajaran Kodam III/Siliwangi.
Berita Terkait
Dalam kesempatan tersebut, Kasad menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi tantangan nasional yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, TNI AD berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sekaligus membantu mitigasi dampak kemarau panjang, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujar Kasad.
Dalam paparannya, Kasad menjelaskan sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar (waste-to-fuel), yaitu TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, TPA Sarimukti di Bandung Barat, TPA Jatibarang di Semarang, serta TPA Suwung di Denpasar. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dan mendukung ketahanan energi.
Selain membahas pengelolaan sampah, rapat koordinasi juga menyoroti antisipasi dampak kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah berdasarkan prediksi BMKG. Dalam hal ini, TNI AD siap mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat serta berbagai langkah mitigasi lainnya guna mengurangi dampak kekeringan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas peran aktif TNI AD yang selama ini membantu pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan, termasuk penanganan lingkungan hidup. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih. Berbagai masukan dari kepala daerah diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah konkret melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI AD, dan para pemangku kepentingan terkait.
Di akhir kegiatan, Kasad menegaskan komitmen TNI AD untuk terus mendukung program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, serta berbagai inovasi teknologi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Dispenad)
