Ambon – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Kolonel Inf Heri Krisdianto, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan pemberitaan terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran susila oleh oknum prajurit Yonif 733/Masariku berinisial Kopda MU terhadap seorang warga sipil berinisial Sdri. SP.
Dalam keterangannya di Ambon, Minggu (28/12/2025), Kapendam secara tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa korban “di-pingpong” oleh institusi hukum militer. Ia memastikan seluruh proses telah dijalankan sesuai tahapan dan prosedur hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
Berdasarkan data resmi Unit Pelayanan Penegakan Hukum Prajurit Militer (UP2PM) Pomdam XV/Pattimura, laporan awal oleh Sdri. SP telah diterima sejak 25 Maret 2025 terkait dugaan perzinahan. Namun, saat laporan masuk, Kopda MU sedang menjalankan tugas operasi militer di Papua.
Meski demikian, pihak Kodam tetap merespons cepat dengan memfasilitasi koordinasi antara pelapor dan pihak kesatuan.
Berita Terkait
”Komitmen ini dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai pada Maret 2025 yang diketahui oleh Komandan Pos (Danpos). Kedua belah pihak secara sadar menyetujui penundaan proses hukum demi kepentingan penugasan negara,” ujar Kapendam. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada upaya pengabaian laporan, melainkan tindak lanjut yang menghormati tugas operasi.
Terkait kedatangan kembali Sdri. SP pada 23 Desember 2025 untuk melaporkan dugaan pelanggaran baru, UP2PM Pomdam XV/Pattimura langsung berkoordinasi dengan satuan terkait.
Kopda MU sendiri diketahui baru tiba kembali di Ambon dari Papua pada 27 Desember 2025. Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani prosedur wajib berupa karantina dan pemeriksaan kesehatan pasca-tugas sebelum diserahkan kepada penyidik militer untuk pemeriksaan intensif.
Kapendam menekankan bahwa sesuai instruksi tegas Pangdam XV/Pattimura, tidak ada toleransi bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Penanganan kasus dipastikan berjalan transparan, objektif, dan tuntas.(Pendam15)
