Jalesveva Jayamahe,
Jakarta, 28 Januari 2026 – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di laut secara profesional dan berkeadilan. Peneguhan komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Bincang Strategis Keamanan Laut (Kamla) yang berlangsung di Gedung Canopus Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (28/1).
Dalam kesempatan ini Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara langsung membuka kegiatan tersebut, yang diprakarsai oleh Staf Ahli Kasal dengan mengangkat tema “Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh TNI Angkatan Laut Guna Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut”.
Berita Terkait
Acara ini merupakan forum yang dirancang untuk memperkuat aspek konseptual, yuridis, dan operasional bagi para Perwira TNI AL. Tujuannya adalah untuk merespons dinamika lingkungan maritim yang semakin kompleks, sejalan dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Disampaikan oleh Kasal dalam kesempatan ini bahwa, laut Indonesia merupakan ruang kepentingan nasional, tempat bertemunya jalur perdagangan dunia, sumber daya strategis, dan dinamika geopolitik kawasan. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban hukum di laut merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum di laut tidak dapat dipandang sebagai aktivitas teknis semata, ia merupakan instrumen negara untuk menjamin kedaulatan, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas di wilayah laut.
“Di sinilah peran strategis TNI AL menjadi sangat penting, tidak hanya hadir sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut OIndonesia, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”, tegas kasal.
Di hadapan para peserta yang hadir Kasal menekankan tiga misi utama yaitu pertama memperkuat pemahaman konseptual dan yuridis Perwira TNI AL mengenai penegakan hukum di laut, kedua mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum melalui prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel, serta ketiga, meneguhkan peran TNI AL sebagai aktor utama penegakan hukum di laut, serta membangun sinergi yang proporsional dengan instansi terkait.
Dalam bincang strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pakar hukum maritim terkemuka, antara lain, Pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, Pakar Hukum Laut Laksda TNI (Purn) Kresno Buntoro, S.H., serta Kepala Bakamla RI yang diwakili Sekertaris Utama Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Mabesal, perwira tinggi TNI AL, serta undangan dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, guna memperkuat sinergi antarinstitusi dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.
