PALU|
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi guna membahas stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Songgolangi Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/01/2026).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Danlanal Palu, serta Danden AU.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri guna menjaga kondusivitas wilayah Sulawesi Tengah sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam rapat Forkopimda kali ini, agenda yang dibahas antara lain Pemetaan ancaman potensi bencana alam dan dampak lingkungan, Penertiban Pertambangan Emas tanpa izin (PETI), Penanganan peredaran Narkoba, Pemindahan pelabuhan penyeberangan penumpang, sosialisasi KUHAP dan KUHP tahun 2026, Stabilitas Ekonomi menyongsong bulan suci Ramadhan dan Idulfitri 1447/H/2026 dan Pengawasan WNA di Prov. Sulteng.
Berita Terkait
Rapat berjalan konstruktif, masing-masing pejabat Forkopimda memapakarkan hal strategis terkait agenda pembahasan dan meghasilkan rekomendasi strategis sebagai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Terkait aktivitas pertambangan emas ilegal di Poboya dan tempat lain, disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban. Dua poin utama yang menjadi perhatian yakni mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar perusahaan CPM dapat memberikan kebijakan penciutan lahan wilayah konsesinya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat asli Poboya. Selain itu, sebagai solusi jangka pendek, akan ditempuh pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sesuai aspirasi warga, yang rencananya akan disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta melakukan sosialisasi dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal yang menggunakan bahan kimia seperti merkuri dan sianida.
Pembahasan berikutnya tentang penanganan peredaran Narkoba yang semakin masif, diupayakan dalam waktu dekat akan digelar rapat Forkopimda dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk merumuskan penanganan dan penindakan terhadap peredaran narkoba melalui tim terpadu.
Diharapkan dengan dibentuknya tim terpadu ini dapat memperkuat langkah penindakan dan menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah menyatakan perang terhadap narkoba, untuk melengkapi upaya penegakan hukum yang telah dilakukan aparat berwenang.
Dalam rangka Persiapan Menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri/lebaran, disiapkan langkah-langkah strategis meliputi pengendalian inflasi, antisipasi bencana alam, serta ketersediaan bahan pokok. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan guna mencegah terjadinya kelangkaan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Untuk antisipasi cuaca ekstrem di Sulawesi Tengah yang terjadi belakangan ini, Forkopimda menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam akibat perubahan cuaca yang tidak menentu.
Melalui rapat koordinasi ini, Kodam XXIII/Palaka Wira bersama Forkopimda Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk terus bersinergi menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah.
Pendam Palakawira
