OKEBUNG|
Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN diwakili Kepala Akuntansi Koarmada III Letkol Laut (S) Irawan Didik Prabowo, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua, dilanjutkan sambutan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya pencermatan komprehensif terhadap perkembangan inflasi terkini, termasuk Indeks Perkembangan Harga (IPH), komoditas penyumbang inflasi, serta dinamika distribusi dan pasokan di wilayah Papua Barat Daya.
“Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta membangun komunikasi publik yang efektif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Berita Terkait
Dalam forum tersebut turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pengendalian inflasi antara Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan konstruktif.
Keikutsertaan Koarmada III dalam kegiatan ini sejalan dengan arahan Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN agar seluruh jajaran aktif mendukung stabilitas wilayah melalui sinergi lintas sektor, termasuk dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di kawasan timur Indonesia.
HLM TPID dan TP2DD ini dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait di Provinsi Papua Barat Daya.
Dispen Koarmada III
