Pancur Batu – Pemerintah Desa Perumnas Simalingkar menggelar kegiatan musyawarah bersama dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Keamanan, Ketertiban lingkungan di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu, kegiatan ini bertempat di balai umum desa Perumnas Simalingkar, Jumat (10/4/2026)
Musyawarah bersama ini dibuka langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perumnas Simalingkar, Bapak Poitan Simatupang. Dalam sambutannya, Pak Poitan menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Perdes agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang berlaku di desa.
Acara ini dihadiri oleh Ketua BPD dan anggota, Kepala Desa, Babinsa, Ketua LPM, Ketua TP PKK, Para kepala Dusun, Perangkat Desa. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun desa yang tenteram, tertib, dan aman.
Ibu Seriwati Sembiring Kepala Desa Perumnas Simalingkar, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar musyawarah ini menjadi wadah diskusi yang sehat dan menghasilkan kesepakatan yang bermuara pada lahirnya Perdes yang kuat secara hukum dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa.
Berita Terkait
“Kami berharap pembahasan pada hari ini akan berjalan dengan baik dan menciptakan produk hukum yang dapat dimuat dalam Peraturan Desa kita,” sehingga dapat kita terapkan di desa dan bermanfaat bagi masyarakat ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Pentingnya keberadaan Perdes yang mengatur aspek ketentraman, ketertiban keamanan, serta pelestarian adat dan budaya sebagai upaya memperkuat identitas lokal sekaligus menciptakan lingkungan desa yang harmonis dan kondusif.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta memberikan masukan dan pandangan mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga ketertiban serta upaya pelestarian budaya agar tidak hilang ditelan zaman.
Serka Abadi Ginting sebagai Babinsa turut hadir dan memberikan apresiasi atas inisiatif desa yang serius dalam mengatur ketentraman, ketertiban, keamanan dan melalui produk hukum desa. Ia berharap Perdes yang dihasilkan nantinya dapat bersinergi dengan aturan di tingkat kecamatan dan kabupaten sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses legislasi desa yang demokratis dan partisipatif. Hasil
musyawarah bersama ini selanjutnya akan dirangkum dan menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan Perdes disahkan secara resmi oleh Pemerintah Desa Perumnas Simalingkar. (14/PB)
