Berita Terkait
Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta). Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr. Opsla., CHRMP., CRMP., selaku tuan rumah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, di Graha Marinir Panti Perwira, Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin Mako Kormar, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dengan membahas langkah penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, TNI-Polri, kementerian/lembaga terkait, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi dan dampak Karhutla.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam Rakor tersebut, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, S.Ag., M.Sc., Ph.D., Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, S.S., M.Si., Menteri Lingkungan Hidup Ir. Mohammad Jumhur Hidayat, M.Si., Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., serta Kepala BMKG prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.d., IPU.
Pembahasan Rakor menitikberatkan pada penguatan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, serta percepatan penanganan Karhutla secara terpadu. Sinergi pemerintah dengan pemegang HGU dan PBPH diperlukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Korps Marinir TNI AL sebagai bagian integral dari TNI senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana dan kondisi darurat yang berdampak terhadap masyarakat maupun lingkungan. Melalui sinergi lintas sektor, upaya penanganan Karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
