Boyolali – Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam rangka meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Boyolali, Kamis (15/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau lima KDKMP, yakni KDKMP Sobokerto, Kismoyoso, dan Pandeyan di Kecamatan Ngemplak, serta KDKMP Trayu dan Banyudono di Kecamatan Banyudono. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, tata kelola koperasi, ketersediaan barang, serta pelayanan kepada masyarakat.
Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat sekitar.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok, membuka peluang pemasaran produk lokal, serta membantu petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.
Berita Terkait
Sementara itu, Mendes PDT Bapak Yandri Susanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pembangunan KDKMP. Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai bangunan fisik koperasi telah memenuhi standar dan para pengelolanya telah memahami alur perkoperasian. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan koperasi mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Bapak Menteri menjelaskan, KDKMP diharapkan menjadi aset desa yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan sarana ekonomi produktif. Berbagai layanan dan kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok, apotek, pupuk, hingga dukungan perbankan melalui Himbara, diharapkan dapat terintegrasi dalam ekosistem koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, KDKMP juga diharapkan dapat mengembangkan layanan simpan pinjam dengan ketentuan yang terjangkau serta membantu masyarakat memperoleh akses permodalan. Pemerintah juga mendorong agar penyaluran barang bersubsidi melalui koperasi dilaksanakan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penguatan operasional KDKMP agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Kabupaten Boyolali diharapkan tumbuh menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(Agus Kemplu)
