TNI AL-Kodaeral IX, Ambon|
Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melalui Dinas Hukum (Diskum) memperkuat pemahaman dan kepatuhan hukum prajurit, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum tentang penegakan hukum di laut bagi personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) jajaran Kodaeral IX.
Penyuluhan dilaksanakan secara daring dari Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Senin (2/11/2026), dengan melibatkan personel Lanal Tual, Lanal Saumlaki, dan Lanal Aru.
Kegiatan dibuka dan dipimpin Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., didampingi para perwira staf dan anggota Diskum Kodaeral IX.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiskum Kodaeral lX juga bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi tentang strategi mengantisipasi gugatan praperadilan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penegakan Hukum di Laut.
Berita Terkait
Materi penyuluhan meliputi aspek hukum, prosedur penanganan perkara, serta mekanisme dan langkah strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut. Penekanan diberikan pada pentingnya ketepatan prosedur, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta tertib administrasi guna mencegah potensi kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan praperadilan.
Kadiskum Kodaeral IX menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum personel Lanal jajaran.
Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AL.
“Pemahaman yang tepat mengenai strategi antisipasi gugatan praperadilan dan ketentuan penegakan hukum di laut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan prosedur serta mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” jelasnya.
Melalui penyuluhan ini, Kodaeral IX berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan integritas personel dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut. Langkah tersebut sekaligus memperkuat terwujudnya penegakan hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan tugas TNI AL. (@Dispen Kodaeral IX).
