Tebing Tinggi|
Pengalihfungsian ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menjadi ruang belajar memunculkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan fasilitas kesehatan bagi 984 peserta didik. Dalam penelusuran DPP LSM Pemantau Korupsi dan Penyelamatan Harta Negara (PERLAHAN), Rabu (11/11/2026), sejumlah perlengkapan kesehatan, seperti alkohol, Betadine, Hansaplast, dan kapas, ditemukan tersimpan dalam sebuah boks di ruang guru. Sementara itu, tempat tidur UKS dan lemari obat tidak ditemukan. Kondisi ini menjadi perhatian karena sekolah tercatat mengelola pagu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.082.400.000.
Kepala SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Hj. Rosita Daulay, S.Pd., M.Pd., sebelumnya mengakui ruang UKS telah dialihfungsikan menjadi kelas dengan alasan penambahan satu rombongan belajar pada penerimaan siswa baru 2026 serta pemenuhan jam mengajar guru. Pengakuan tersebut disampaikan saat dikonfirmasi Ketua DPP LSM PERLAHAN, Cecep Kelana Jaya, SE, Selasa (10/11/2026). Namun, alasan kebutuhan ruang belajar belum menjawab persoalan mendasar: bagaimana pelayanan kesehatan dasar bagi 984 siswa tetap berjalan ketika fasilitas UKS khusus tidak lagi tersedia? Terlebih, keterangan staf sekolah bahwa tempat tidur UKS telah rusak belum disertai bukti fisik maupun dokumen administrasi berupa pencatatan inventaris, berita acara kerusakan, atau penghapusan aset.
Persoalan semakin relevan untuk diperiksa ketika data Dapodik mencatat 38 ruang kelas dan 32 rombongan belajar, meskipun kelayakan serta pemanfaatan masing-masing ruangan masih perlu diverifikasi. Disisi lain, DPP LSM PERLAHAN mempertanyakan transparansi pengadaan, pemeliharaan, dan keberadaan inventaris UKS di tengah pagu BOSP Rp1,082 miliar. Organisasi tersebut menyusun simulasi kebutuhan fasilitas kesehatan sebesar Rp39.750.000 atau sekitar 3,67 persen dari pagu, meliputi pemeliharaan sarana Rp19.500.000, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai Rp8.750.000, serta pembinaan UKS dan PMR Rp11.500.000. Angka tersebut merupakan simulasi kebutuhan, bukan bukti alokasi maupun realisasi belanja sekolah. Karena itu, pemeriksaan harus bertumpu pada RKAS, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dokumen pengadaan, dan daftar inventaris.
Ketua DPP LSM PERLAHAN, Cecep Kelana Jaya, mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengalihfungsian ruang UKS, keberadaan inventaris, kelayakan obat-obatan, serta pertanggungjawaban anggaran pemeliharaan dan pengadaan fasilitas kesehatan. Desakan tersebut sebelumnya dituangkan dalam surat klarifikasi Nomor 80/S-KLAR/DPPLSM-PERLAHAN/XI/2026. Menurut Cecep, setiap barang yang tercatat harus dapat dibuktikan keberadaan dan kondisinya secara fisik, sedangkan setiap pengeluaran anggaran wajib didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah. Ia juga meminta Wali Kota Tebing Tinggi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Namun, seluruh temuan ini belum membuktikan adanya penyimpangan anggaran maupun tindak pidana korupsi sehingga diperlukan pemeriksaan objektif sebelum menarik kesimpulan hukum.
Berita Terkait
PERLAHAN menyatakan akan meneruskan persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait. Cecep menegaskan bahwa kepentingan utama bukan sekadar mempertanyakan hilangnya fungsi sebuah ruangan, melainkan memastikan hak 984 siswa atas pelayanan kesehatan dasar tidak terabaikan akibat perubahan fungsi fasilitas sekolah. Kini, publik menunggu jawaban berbasis dokumen dan hasil pemeriksaan: ke mana inventaris UKS ditempatkan, bagaimana pelayanan kesehatan siswa dijalankan, serta bagaimana anggaran pemeliharaan dan pengadaan dipertanggungjawabkan? Transparansi dan pemeriksaan fisik menjadi kunci untuk membedakan persoalan administrasi, kelalaian pengelolaan aset, hingga kemungkinan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti sesuai hukum. (ar)
