TNI AL-Kodaeral IX, Ambon|
Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat pemahaman hukum personel melalui Sosialisasi Hukum Laut dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 11 Tahun 2026 serta Eksaminasi Aset Tanah TNI AL dan Barang Milik Negara (BMN) Bidang Yuridis yang diselenggarakan Dinas Hukum TNI AL (Diskumal) di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Ambon, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Komandan Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bersama pejabat utama dan perwakilan prajurit Kodaeral IX.
Dalam sambutan Dankodaeral IX yang dibacakan Wadan Kodaeral IX, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, pemahaman yuridis, dan profesionalisme prajurit, khususnya dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.
Pemahaman hukum yang komprehensif menjadi bekal penting agar setiap prajurit mampu menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berita Terkait
Selain itu, pengelolaan aset tanah TNI AL dan BMN harus didukung tertib administrasi serta kepastian hukum guna mencegah sengketa lahan, konflik agraria, dan tumpang tindih kepemilikan.
Sementara itu Kadiskumal, Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H., dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdis Bankum Diskumal, Kolonel Laut (H) Sonny Prihadi Nugroho, S.H., M.Tr.Hanla., menegaskan bahwa penyidik TNI AL memiliki kewenangan penegakan hukum di laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman personel dalam menangani perkara hukum di pangkalan maupun satuan operasional, sekaligus menyamakan pola sikap dan tindakan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam sosialisasi tersebut, Kasubdis Kumlater Diskumal, Kolonel Laut (H/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., menyampaikan materi Hukum Laut dan Perkasal Nomor 11 Tahun 2026. Pembahasan meliputi landasan hukum penegakan hukum di laut, ruang lingkup tugas penyidik TNI AL, serta aturan pelibatan dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai eksaminasi yuridis aset tanah TNI AL dan BMN, meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen, pemetaan legalitas kepemilikan, serta langkah pengamanan aset.
Materi juga menekankan pentingnya sinergi unsur hukum, logistik, dan intelijen, termasuk koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional.
Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX berharap pemahaman hukum dan profesionalisme prajurit semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta tertib administrasi pengelolaan aset negara guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. (@Dispen Kodaeral IX).
