JAKARTA|
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta polisi bertindak secara adil dan transparan dalam pemeriksaan ratusan massa yang terlibat aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Yogyakarta.
“Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Dudung dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan seluruh pihak yang diperiksa juga harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.
Dalam siaran pers itu, Dudung menjelaskan kronologi aksi demonstrasi berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (10/11).
Berita Terkait
“Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,” katanya.
Namun, lanjut dia, berdasarkan laporan instansi terkait, aksi mulai berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam hari.
Dudung mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.
Melihat aksi tersebut, aparat langsung berupaya mengamankan ragam fasilitas warga dan menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator kericuhan.
“Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari,” ujarnya.
Dudung meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mengganggu warga lain saat melakukan unjuk rasa pada masa mendatang.
“Negara berkewajiban melindungi demonstran yang menyampaikan aspirasi sekaligus melindungi warga lain dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan,” tutup dia.(antara/foto dok.net)
