OKEBUNG|
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto di dampingi Sekretaris Utama melaksanakan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2). Pertemuan tersebut membahas integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan resiliensi nasional dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas terlaksananya audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa Program MBG memiliki keselarasan visi dengan program unggulan BNN, ANANDA BERSINAR, khususnya dalam membangun fondasi Generasi Emas 2045 yang sehat, berkarakter, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap pengaruh negatif sejak usia dini.
“Pemenuhan gizi optimal adalah fondasi fisik esensial untuk memperkuat resiliensi kognitif anak. Dengan tubuh dan otak yang sehat, anak-anak Kita akan memiliki benteng alami untuk menolak ancaman narkotika di masa depan,” ujar Kepala BNN RI.
Lebih lanjut, Kepala BNN RI memaparkan urgensi sinergi ini, merujuk pada data prevalensi narkotika tahun 2025 yang mencapai 2,11 persen atau setara 4,1 juta jiwa. Menurut tinjauan kriminologi sosial, kemiskinan dan kerentanan ekonomi sering dieksploitasi oleh sindikat narkotika. Oleh karena itu, kehadiran program MBG di kawasan rawan diyakini mampu menjadi instrumen mitigasi yang efektif.
Berita Terkait
Sebagai bentuk komitmen nyata, BNN menawarkan pemanfaatan instansj vertikal BNN yang tersebar di 34 provinsi dan 182 kabupaten/kota untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelayanan gizi. BNN juga mengusulkan ide inovatif berupa penyisipan pesan literasi pencegahan narkotika melalui stiker atau embos pada wadah makanan (ompreng) MBG.
Selain itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya pemanfaatan ekosistem Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai sarana reintegrasi sosial bagi penyintas narkoba.
“Kami berharap para penyintas yang telah pulih dapat diberdayakan di SPPG agar mereka kembali produktif dan terhindar dari fase kekambuhan (relapse),” tambahnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut antusias tawaran kolaborasi tersebut. Ia memberikan atensi khusus terhadap ketersediaan 88 lokasi aset milik BNN yang sangat potensial untuk segera diintegrasikan menjadi titik SPPG.
“Target besar Kami adalah membangun 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota. Realisasi skala besar ini mutlak membutuhkan sinergi lintas sektoral, termasuk dukungan operasional dari BNN,” ungkap Kepala BGN.
Sebagai langkah awal, kedua lembaga sepakat menginisiasi kolaborasi pengembangan SPPG di wilayah Jakarta Utara, Lido, dan Provinsi Banten. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok penyintas narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitasi agar dapat berkontribusi di fasilitas SPPG.
Selain itu, akan dibangun ekosistem SPPG di kawasan yang selama ini terstigma sebagai “kampung narkoba”, dengan tujuan mentransformasinya menjadi wilayah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Untuk memastikan keberlanjutan program, kedua pihak juga akan segera merumuskan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerja sama yang terstruktur dan berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen kuat kedua belah pihak untuk segera mengakselerasi koordinasi teknis melalui Wakil Kepala BGN dan jajaran staf khusus. Langkah ini ditempuh guna memastikan sinergi strategis yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
#warondrugsforhumanity
*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*
