Dr. Tedy Hartono, SH., MCS
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat terpuji: menurunkan stunting, memperbaiki gizi anak, dan menjamin setiap anak mendapat satu porsi makanan bernutrisi saat sekolah. Secara kelembagaan, program ini mendapat landasan kuat Peraturan Presiden No. 83/2024 membentuk Badan Gizi Nasional yang menjadi motor pelaksanaan kebijakan gizi nasional. Namun ambisi besar memerlukan manajemen besar pula. Tanpa itu, MBG berpotensi berubah dari solusi menjadi sumber bahaya publik.
Skala program ini luar biasa. Menurut dokumen yang dipublikasikan lembaga internasional, MBG menargetkan puluhan juta penerima, termasuk angka yang diproyeksikan mencapai belasan hingga puluhan juta anak dan kelompok rentan serta ibu ibu hamil dalam beberapa tahun ke depan. UNICEF mencatat target program sangat ambisius, dengan jutaan anak masuk dalam sasaran MBG sebagai bagian strategi nasional untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Ambisi skala ini menuntut infrastruktur mutu, pengawasan, dan regulasi teknis yang jauh lebih kuat dibanding program skala kecil biasa.
Berita Terkait
Peluncuran MBG tergesa-gesa pada awal 2025 disambut antusiasme politik dan publik. Pemerintah menempatkan program ini sebagai prioritas dan memulai operasional di puluhan provinsi serta ratusan titik dapur awal. Namun sejumlah laporan awal menunjukkan bahwa persiapan operasional termasuk kapasitas dapur, rantai pasok, standar sanitasi, dan personel terlatih belum seragam di semua lokasi.Laporan pemerintah sendiri dan analisis awal memperlihatkan variasi kesiapan antar-daerah yang signifikan.
Masalah menjadi nyata ketika insiden keamanan pangan mulai muncul. Red flags pertama adalah laporan keracunan massal di beberapa daerah dimana ratusan hingga ribuan anak dilaporkan mengalami muntah dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG pada periode 2025. Liputan internasional dan laporan resmi menyebut angka ribuan kasus food poisoning sepanjang tahun, yang memaksa investigasi cepat oleh otoritas kesehatan.
Insiden-insiden ini bukan kejadian sepele: mereka mengancam kredibilitas program dan, yang lebih penting, keselamatan anak-anak yang menjadi target utama.
Satu aspek yang sering diabaikan dalam perdebatan publik adalah biaya per porsi dan implikasinya terhadap mutu. Angka Rp10.000 per porsi yang dikutip pada tahap awal pelaksanaan menempatkan tekanan kuat pada penyedia layanan untuk memenuhi standar gizi dan sanitasi pada biaya yang relatif kecil. Jika penyelenggara dipaksa menekan biaya tanpa kompensasi pada kualitas misalnya penyimpangan dari standar pengolahan, penggunaan bahan murah yang rawan kontaminasi, atau rantai distribusi yang buruk maka risiko gangguan kesehatan akan meningkat. Kebijakan anggaran harus reflektif terhadap kebutuhan riil operasional, bukan sekadar angka simbolis.
Dari sisi manajemen operasional, ada beberapa titik kritis yang harus mendapat perhatian segera: pemilihan bahan baku (supply chain traceability), sanitasi dapur, sumber air bersih, standar pengolahan (HACCP-like), pelatihan staf dapur, kebijakan penyimpanan dan distribusi (kontrol suhu), serta mekanisme pencucian dan sanitasi wadah makanan.
Di lapangan terlihat praktik yang jauh dari ideal yaitu dapur yang kekurangan fasilitas pendingin, pekerja tanpa sertifikat hygiene, dan rantai distribusi panjang yang memperbesar peluang kontaminasi. Ketika makanan diproduksi secara massal dan dibagikan setiap hari, celah kecil dalam prosedur bisa berarti puluhan atau ratusan korban dalam satu kejadian.
Selain itu, aspek tata Kelola seperti monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas masih lemah. Program sebesar seharusnya MBG memerlukan badan pengawas independen yang mampu menjalankan inspeksi rutin, audit mutu, dan investigasi insiden secara transparan. Tanpa lembaga pengawas yang kuat, penyimpangan manajerial dan penyalahgunaan dana menjadi risiko nyata. Pengawasan juga harus mencakup aspek keuangan: anggaran harus transparan, audit reguler, dan ada mekanisme jelas untuk memastikan dana sampai pada penyedia yang memenuhi standar.
Namun jangan lupaada segi sisi positifnya , ketika dijalankan dengan tepat, MBG bisa menjadi intervensi gizi yang transformatif. Bukti awal dari program-program makan di sekolah global menunjukkan peningkatan kehadiran siswa, penurunan ketidakhadiran karena penyakit, dan potensi kenaikan prestasi akademik bila asupan gizi ditingkatkan. Dengan kerangka ilmiah menu seimbang sesuai angka kecukupan gizi, pengadaan lokal yang memberdayakan UMKM pertanian, dan audit nutrisi MBG berpeluang besar mengatasi masalah stunting dan defisit mikronutrien generasi sekarang.
Rekomendasi praktisnya jelas:
(1) segera lakukan audit nasional terhadap semua dapur MBG untuk menilai kesiapan infrastruktur dan risiko kontaminasi. (2) revisi alokasi anggaran per porsi berdasarkan analisis biaya riil yang memasukkan standar keamanan pangan. (3) wajibkan sertifikasi hygiene bagi semua pekerja dapur dan penerapan SOP berbasis HACCP.(4) bentuk badan pengawas independen dengan kewenangan inspeksi dan audit keuangan. (5) arahkan sebagian pengadaan bagi UMKM lokal dengan kontrol mutu yang ketat. dan (6) fokuskan tahap awal pada daerah dengan prevalensiy gizi buruk tinggi, bukan penyebaran universal tanpa filter.
MBG adalah kesempatan langka untuk investasi jangka panjang pada sumber daya manusia bangsa. Tapi investasi itu harus dilaksanakan dengan profesionalisme bukan sebagai proyek hit and run politik. Jika pemerintah serius menyelamatkan generasi dari stunting dan membangun masa depan sehat, maka MBG harus dikelola seperti program kesehatan publik skala nasional berbasis data, diawasi secara independen, dan diadministrasikan dengan standar mutu yang tidak bisa ditawar. Jika tidak, korban nyata bukan hanya angka di laporan mereka adalah anak-anak yang sakit, keluarga yang kehilangan kepercayaan, dan dana publik yang terbuang percuma. Di persimpangan ini, pilihan antara ambisi dan kehati-hatian menentukan apakah MBG akan menjadi warisan kebajikan atau pelajaran pahit yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang.
Jakarta , 24 November 2025.
Anggota tim Analisis IKAL Lemhanas Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat , PP Perdahukki
